• Daniel Saparingga justru terkejut massa peserta unjuk rasa ternyata tidak sebesar yang dibayangkan sebelumnya;
• Iskandar, Koordinator Aksi di Makassar: insiden kecil terjadi di luar kehendak mahasiswa, ada oknum yang memprovakasi terutama karena memuncaknya emosi massa setelah tak berhasil meminta penandatanganan Komitmen Anti Korupsi kepada Gubernur Sumsel;
• Izzul Muslimin, Ketua Umum DPP Pemuda Muhammadiyah, gerakan civil society cukup besar bila dilihat dari kemurnian dan spontanitasnya.
• Bagaimana kalau Indonesia segera memberlakukan metode pembuktian terbalik dan audit harta kekayaan para pejabatnya? Beranikah?

Sedikitnya 45 elemen masyarakat yang tergabung dalam Gerakan Indonesia Bersih (GIB) di Jakarta hari ini menggelar unjuk rasa. Meski massanya tidak sebesar yang dibayangkan secara mencemaskan (oleh SBY) sebelumnya, namun pesan politiknya amat signifikan. Tampaknya dari awal pun GIB menyadari benar bahwa SBY itu orang yang amat kuat dengan fakta kemenangan pemilu dan pilpres 2009, serta dengan penguasaan sistematis lembaga legislatif melalui koalisi. Justru hal itulah mungkin yang menjadi salah satu dorongan kuat bagi GIB untuk menyuarakan sesuatu, bahwa dengan kekuatan yang begitu besar SBY toh dinilai masih lebih asyik berwacana dalam pemberantasan korupsi. GIB juga tidak merasa bahwa niatnya ingin membersihkan Indonesia dari korupsi mesti berhadapan frontal-revolusioner dengan kuatan mana saja, terlebih kekuatan pro korupsi. GIB bukan gerakan yang identik dengan perampasan kekuasaan dan tidak mudah untuk ditunggangi oleh “pencari kekuasaan”.

Itu di Jakarta. Di daerah-daerah lain juga terjadi unjuk rasa yang sama. Namun di antara semua unjuk rasa di luar Jakarta itu unjuk rasa di Makassar ternyata cukup mendapat perhatian karena sebuah insiden kecil. Menurut Koordinator aksi Iskandar, itu bukan kehendak mahasiswa. Ada provakator yang bekerja terutama saat emosi mahasiswa mulai memuncak ketika gagal bertemu Gubernur Sulawesi Selatan meminta tandatangan untuk komitmen Anti Korupsi. Keterangan ini pun cenderung dibenarkan oleh Gubernur Sulawesi Selatan dan berniat secara bersama dengan para aktivis untuk mencari tahu hal itu.

Izzul Muslimin, Ketua Umum DPP Pemuda Muhammadiyah, juga menyesalkan adanya pihak-pihak yang berusaha merusak citra unjuk rasa ini. Kepada TV-One ia menuturkan bahkan ada pesan singkat (sms) yang disebar untuk menggagalkan unjuk rasa. Bunyinya, Sehubungan hujan demo dibatalkan, kabari yang lain kita akan kembali demo akhir tahun…. dst.”

Di antara elemen yang ikut melakukan unjuk rasa hari ini di Jakarta ialah Himpunan Mahasiswa Islam (HMI), Gerakan Mahasiswa Kristen Indonesia (GMKI), Facebooker, Himpunan Mahasiswa Buddhis Indonesia, Pemuda Muhammadiyah, Ikatan Pelajar Nahdlatul Ulama (IPNU), Koalisi Masyarakat Sipil Anti Korupsi (Kompak), Badan Eksekutif Mahasiswa Seluruh Indonesia (BEM-SI), Aliansi Parlemen Jalanan, Kesatuan Aksi Mahasiswa Muslim Indonesia (KAMMI), Transparency International Indonesia (TII), Eksponen 98, Forum 77/78, Petisi 28, Migrant Care, Gemma Nusantara, Gerakan Pemuda Anti Korupsi (Gepak), Rumah Demokrasi Rakyat, Himpunan Mahasiswa Persatuan Islam (Hima Persis), Forum Trisakti 98, dan BEM dari 13 universitas di Indonesia.

Komentar pasca unjuk rasa

Daniel Saparingga, staf khusus kepresidenan dalam pembicaraan segitiga (Ray Rangkuti, Teten Masduki dan Daniel Saparingga) yang difasilitasi TV-One menyatakan gerakan ini tidak sebesar yang dibayangkan sebelumnya. Ia tidak bisa menerima tuduhan bahwa SBY kurang komitmen atau lamban dalam pemberantasan korupsi, sesuatu yang berbeda menurut pandangan Teten Masduki maupun Ray Rangkuti.

Memang pro kontra success story SBY dalam pemberantasan korupsi sudah begitu lama usianya, bahkan sudah dimulai sejak periode pemerintahan sebelumnya. Sebetulnya salah satu janji SBY pada kampanye pilpres 2004 adalah akan memimpinkan sendiri pemberantasan korupsi. Dalam sebuah seminar di Bidakara, Jakarta, Januari 2006, Amien Rais pernah mengusulkan perumusan peta korupsi nasional yang akan menjadi pedoman bagi seluruh komponen dalam melakukan perang baru terhadap korupsi tanpa pandang bulu. Waktu itu Amien mengisyaratkan segalanya harus dimulai dari lingkungan terdekat inti kekuasaan (istana). Intinya tidak boleh tebang pilih.

Kepeloporan tokoh central memang menjadi prasyarat. Ini sejalan dengan pikiran penyanyi terkenal Edo Kondologit yang diwawancarai di tengah keramaian unjuk rasa. Ia mengibaratkan hulu sungai yang keruh akan menyebabkan keruh sampai hilir. Hilir tidak pernah membuat keruh ke hulu. Itu tidak pernah. Atau perumpamaan lain yang terkenal pada masa pemerintahan Perdana Menteri China Zhu Rongji bunuhlah seekor ayam untuk menakuti seribu ekor kera. Perdana Menteri ini juga melakukan terobosan yang menjadi buah bibir di seluruh dunia saat memulai memangku pimpinan pemerintahan dengan menyerukan “给我100棺材，99我会送的再战。我自己一个，如果我是这么做 (Berikan saya 100 peti mati, 99 akan saya kirim untuk para koruptor. Satu peti mati khusus buat saya sendiri jika kelak saya pun melakukan korupsi juga)”.

Di pihak lain, orang-orang dekat SBY biasaya akan mengajukan pembelaan dengan menunjukkan fakta-fakta terkait dengan kehebatan SBY yang tak pernah ditemukan pada kepimpinan Presiden terdahulu. Di antara kehebatan itu sebutlah penerbitan Inpres Nomor 5 Tahun 2004 tentang percepatan pemberantasan korupsi. Ada juga penerbitan izin Presiden untuk pemeriksaan atas 138 Penyelenggara Negara. Juga ada tindakan pemberantasan korupsi drastis yang bahkan sudah menyintuh sampai Menteri, Mantan Menteri, Bupati, Walikota, anggota DPR/DPRD dan pejabat tinggi lainnya. Presiden mana dalam sejarah Indonesia yang pernah berbuat seperti itu? Hitunglah berapa banyak dari kalangan birokrat yang mendekam dalam lembaga pemasyarakatan. Hal terbaru ialah Pembentukan Satgas Pemberantasan Mafia Hukum dan pernyataan Presiden SBY yang mengajak semua pihak untuk berjihad melawan korupsi untuk mewujudkan Indonesia Zero tolerance to corruption.

Memang menjadi aneh, jika menyimak data-data yang dikemukakan itu orang masih memerlukan teriakan terhadap SBY dan pemerintahannya. Di mana letak permasalahannya? Begitu mudahkah sejumlah besar kalangan civil society “terprovakasi” untuk terlibat dalam scenario yang tak jelas lalu turun ke jalan sebagaimana unjuk rasa hari ini? Begitu naifkah orang yang dengan spontanitas yang menakjubkan menjadi demikian kristal untuk pemihakan “cicak” yang bertempur dengan “buaya”? Begitu semberonokah masyarakat hingga begitu mudah menyatu dalam solidaritas untuk duka Prita Mulyasari? Atau haruskah dibenarkan logika yang digunakan oleh seseorang yang mewakili RS Omni Internasional yang mengatakan bahwa gerakan sosial Koin untuk Prita merupakan bukti nyata kepatuhan masyarakat terhadap supremasi hukum? Di manakah letak permasalahannya?

Langkah ke depan
Kemungkinan besar sebagian orang merasa GIB telah gagal dengan target massa yang tak besar untuk unjuk rasa Peringatan Hari Anti Korupsi Internasional tanggal 9 Januari 2009. Izzul Muslimin tidak kecil hati. “Ini gerakan civil society murni yang dengan kesadaran sendiri orang datang tanpa ada yang membayar biaya apa pun”.

Menarik mereview kembali bahwa dalam pidatonya menyambut Perayaan Hari Anti Korupsi tanggal 8 Desember 2009 Presiden SBY menyambut baik kerjasama semua pihak untuk berjihad melawan korupsi. SBY juga menargetkan zero tolerance terhadap korupsi sebagai sesuatu iklim yang harus diwariskannya saat mengakhiri jabatan kelak. Ini sesuatu yang sedikit menggembirakan. Semua elemen masyarakat secara luas harus membuka diri dan beri partisipasi terbaik untuk ini. Perlu sekali diyakini bahwa tidak akan ada progresivitas dalam pemberantasan korupsi jika tidak didesak oleh masyarakat sebagaimana terbukti dalam kasus Bibit-Chandra dan yang lainnya. Oleh karena itu, elemen masyarakat yang telah menjadi pengukir sejarah gerakan 9 Desember 2009 harus lebih proaktif melakukan inisiatif untuk memperketat pengawasan, intensitas desakan dan bahkan tekanan. Tidak boleh berhenti pada seremoni.

Bagaimana jika SBY dalam waktu dekat memforsir pemberlakuan sistem pembuktian terbalik dalam pemberantasan korupsi? Ini belum dicoba, dan mungkin akan sangat besar keengganan untuk itu, karena jauh lebih berat resiko dan implikasi hukum dan politiknya ketimbang pembentukan satgas pemberantasan mafia hukum. Itu jelas. Bagaimana menurut Anda?

• ‘nBASIS

Artikel Sejenis sesuai TAGs

• PIDATO KENEGARAAN PERALIHAN TAHUN: ZERO TOLERANCE TO CORRUPTION (0)
• Opini Dunia Tentang Jakarta (0)
• Jenis dan tipe Facebooker (0)
• DAFTAR LENGKAP 52 RUMAH SAKIT DI DKI JAKARTA (0)